Organisasi ASEAN dan PBB

ASEAN

Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) merupakan sebuah organisasi geo-politik dan ekonomi dari negara-negara di kawasan Asia Tenggara, asean didirikan melalui Deklarasi Bangkok oleh Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Organisasi ini bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan pengembangan kebudayaan negara-negara anggotanya, serta memajukan perdamaian di tingkat regionalnya.

Anggota ASEAN

Sekarang, ASEAN beranggotakan semua negara di Asia Tenggara (kecuali Papua Nugini). Berikut ini adalah negara-negara anggota ASEAN

• Filipina (negara pendiri)
• Indonesia (negara pendiri)
• Malaysia (negara pendiri)
• Singapura (negara pendiri)
• Thailand (negara pendiri)
• Brunei Darussalam bergabung pada (7 Januari 1984)
• Vietnam bergabung pada (28 Juli 1995)
• Laos bergabung pada (23 Juli 1997)
• Myanmar  bergabung pada (23 Juli 1997)
• Kamboja bergabung pada (16 Desember 1998)
• Timor Leste bergabung namun keanggotaan belum dipenuhi.

Sejarah ASEAN

ASEAN didirikan oleh lima negara pemrakarsa, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand di Bangkok melalui Deklarasi Bangkok perlu diketahui bahwa Deklarasi Bangkok adalah landasan kesepakatan untuk mengadakan kerja sama regional dalam bidang ekonomi, sosial dan kebudayaan di Asia Tenggara, Dalam deklarasi tersebut dinyatakan pendirian perhimpunan di kawasan Asia Tenggara (ASEAN). Perhimpunan ini didirikan dengan pertimbangan bahwa negara-negara di Asia Tenggara mempunyai tanggung jawab untuk memperkuat stabilitas ekonomi dan sosial, menjamin adanya perdamaian dan laju pembangunan nasional serta memastikan adanya stabilitas keamanan dari campur tangan luar dengan segala bentuk manifestasinya. penanda tangan Deklarasi Bangkok pada 8 Agustus 1967 kala itu ialah:

• Adam Malik dari (Indonesia)
• Narsisco Ramos dari (Filipina)
• Tun Abdul Razak dari (Malaysia)
• Rajaratnam dari (Singapura)
• Thanat Khoman dari (Thailand).

Isi Deklarasi Bangkok adalah sebagai berikut:

• Mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial dan perkembangan kebudayaan di kawasan Asia Tenggara
• Meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional
• Meningkatkan kerjasama dan saling membantu untuk kepentingan bersama dalam bidang ekonomi, sosial, teknik, ilmu pengetahuan, dan administrasi
• Memelihara kerjasama yang erat di tengah – tengah organisasi regional dan internasional yang ada
• Meningkatkan kerjasama untuk memajukan pendidikan, latihan, dan penelitian di kawasan Asia Tenggara

Latar Belakang didirikannya ASEAN

• Persamaan bidang kebudayaan bahasa, tata krama, dan pola kehidupan.
• Persamaan nasib akibat di tindas penjajah.
• Persamaan letak geografis.
• Berakhirnya konfrontasi yang timbul di Asia Tenggara yaitu antara Indonesia, Malaysia dan Filipina.

Prinsip Utama ASEAN

• Saling menghormati kemerdekaan dan kedaulatan.
• Mengakui hak setiap bangsa untuk kehidupan nasional yang bebas.
• Tidak saling ikut campur urusan dalam negeri masing-masing.
• Penyelesaian perbedaan dan persengketaan dengan damai.

Arti dan Makna Logo ASEAN

Logo Asean membawa arti ASEAN yang stabil, aman, bersatu dan dinamik. Warna logo ada 4 yaitu biru, merah, putih dan kuning. Warna tersebut merupakan warna utama lambang negara-negara ASEAN.

Logo Asean

• Warna biru melambangkan keamanan dan kestabilan. 
• Merah bermaksud semangat dan dinamisme
• Putih menunjukkan ketulenan dan kuning melambangkan kemakmuran.
• Sepuluh tangkai padi melambangkan cita-cita pelopor pembentuk ASEAN di Asia Tenggara, yaitu bersatu dan bersahabat.
• Bulatan melambangkan kesatuan ASEAN

PBB / UN (UNITED NATION)

Lambang PBB / UN

Latar belakang lahirnya PBB

PBB merupakan salah satu organisasi internasional yang anggotanya hampir seluruh Negara di dunia. Tujuannya untuk memfasilitasi hukum internasional, pengamanan internasional lembaga ekonomi dan perlindungan sosial.

Perserikatan Bangsa-bangsa didirikan di San Francisco pada 24 Oktober 1945 setelah Konferensi Dumbarton Oaks di Washington, DC. Namun Sidang Umum yang pertama – dihadiri wakil dari 51 negara berlangsung pada 10 Januari 1946 (di Church House, London). Pembentukan PBB diawali dengan pembentukan Liga Bangsa-Bangsa  pada tanggal 10 Januari 1920 tokohnya adalah presiden Amerika Serikat Wodrow Wilson dengan tujuan untuk mempertahankan perdamaian internasional serta meningkatkan kerjasama internasional.

Tugas PBB adalah menyelesaikan sengketa secara damai. Sejak didirikan pada tahun 1945 hingga 2011, sudah ada 193 negara yang bergabung menjadi anggota PBB, termasuk semua negara yang menyatakan kemerdekaannya masing-masing dan diakui kedaulatannya secara internasional, kecuali Vatikan. Selain negara anggota, beberapa organisasi internasional dan organisasi antar-negara mendapat tempat sebagai pengamat permanen yang mempunyai kantor di Markas Besar PBB, dan ada juga yang hanya berstatus sebagai pengamat. Palestina dan Vatikan adalah negara bukan anggota (non-member states) dan termasuk pengamat permanen (Tahta Suci mempunyai wakil permanen di PBB, sedangkan Palestina mempunyai kantor permanen di PBB)

Piagam PBB mulai berlaku pada tanggal 24 Oktober 1945 yang kemudian kita kenal sebagai hari lahirnya PBB. PBB bermarkas di New York (Amerika Serikat)
Negara Indonesia menjadi anggota PBB yang ke-60 pada tanggal 27 September 1950 tetapi keluar pada tanggal 7 Januari 1965 dan masuk kembali pada tanggal 28 September 1966.

Tujuan PBB

• Menyelamatkan generasi mendatang dari bencana perang
• Memperteguh kepercayaan pada hak-hak asasi manusia
• Mendorong kemajuan sosial dan tingkat kehidupan yang lebih baik
• Memajukan hubungan persahabatan antar bangsa-bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri

Asas PBB

• Organisasi ini bersendikan pada asas-asas persamaan derajat dan kedaulatan dari semua anggota
• Segenap anggota untuk menjamin adanya hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang ada pada negaranya
• Segenap anggota akan menyelesaikan persengketaan intrnasional dengan cara sedemikian rupa
• Organisasi ini akan menjamin agar negara-negara bukan anggota PBB tidak sesuai asas-asas nya

PBB ini memiliki enam organ utama :

1. Majelis Umum (majelis musyawarah utama),
2. Dewan Keamanan (untuk memutuskan resolusi tertentu untuk perdamaian dan keamanan), Dewan Keamanan terdiri dari 15 negara anggota, yang terdiri dari 5 anggota tetap—Tiongkok, Prancis, Rusia, Inggris, dan Amerika Serikat dan 10 anggota tidak tetap, saat ini, Bosnia dan Herzegovina, Brasil, Kolombia, Gabon, Jepang, Jerman, India, Lebanon, Nigeria, Portugal, dan Afrika Selatan. Lima anggota tetap memegang hak veto terhadap resolusi substantif tetapi tidak prosedural, dan memungkinkan anggota tetap untuk memblokir adopsi tetapi tidak berkuasa untuk memblokir perdebatan resolusi tidak dapat diterima untuk itu. Sepuluh kursi sementara diadakan selama dua tahun masa jabatan dengan negara-negara anggota dipilih oleh Majelis Umum secara regional. Presiden Dewan Keamanan diputar secara abjad setiap bulan.
3. Dewan Ekonomi dan Sosial (untuk membantu dalam mempromosikan kerjasama ekonomi, sosial internasional dan pembangunan),
4. Sekretariat (untuk menyediakan studi, informasi dan fasilitas yang diperlukan oleh PBB),Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris Jenderal PBB, yang bertindak sebagai juru bicara de facto dan pemimpin PBB, selama 5 tahun masa jabatan. Sekretaris Jenderal saat ini adalah António Guterres, menggantikan Ban Ki-moon yang masa jabatannya sudah usai pada 1 Januari 2017.
5. Mahkamah Internasional (organ peradilan primer),
6. Dewan Perwalian (yang saat ini tidak aktif).
7. Instansi Sistem PBB lainnya :

• United Nations Funds for Population Activities (UNFPA), dana PBB untuk kegiatan kependudukan.
• Food and Agriculture Organization (FAO), organisasi PBB yang menangani masalah pangan, pertanian, perikanan, peternakan, dan pekerjaan.
• World Health Organization (WHO), organisasi PBB yang menangani masalah kemiskinan, kelaparan, dan kesehatan.
• United Nations Environment Programmed (UNEP), organisasi PBB yang menangani dampak negatif perkembangan industri dan eksploitasi sumber daya alam.
• United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization (UNESCO), organisasi PBB yang menangani masalah pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan.
• International Monetary Fund (IMF), dana keuangan internasional yang menyediakan kredit bagi negara-negara miskin.
• International Bank for Reconstruction and development (IBRD) atau Word Bank, yang menyediakan kredit bagi negara-negara miskin.
• Asia Development Bank (ADB), bank pembangunan Asia.
• United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), konferensi PBB tentang perdagangan dan pembangunan.
• General Agreement on Tariff and Trede (GATT), persetujuan umum mengenai tarif dan perdagangan. GATT berubah menjadi World Trade Organization (WTO), organisasi perdagangan dunia.
• European Economic Community (EEC), masyarakat ekonomi Eropa.
• Asia Pasific Economic Cooperation (APEC), kerjasama ekonomi Asia Pasifik.
• European Free Trade Association (EFTA), kerjasama perdagangan bebas Eropa.
• ASEAN Free Trade Areas (AFTA), kawasan perdagangan bebas ASEAN.
• North American Free Trade Association (NAFTA), kerjasama perdagangan bebas Amerika Utara (AS, Kanada, dan Mexico).
• Latin American Free Trade Association (LAFTA), kerjasama perdagangan bebas Amerika Latin.

Bahasa Resmi PBB :

PBB memiliki enam bahasa resmi, yaitu Arab, Tionghoa, Inggris, Perancis, Rusia, dan Spanyol yang digunakan dalam pertemuan antar pemerintah, dan pembuatan dokumen-dokumen. Dewan Keamanan menggunakan dua bahasa kerja, bahasa Inggris, dan Perancis, sedangkan Majelis Umum menggunakan tiga bahasa kerja, bahasa Inggris, Perancis, dan Spanyol.

Empat dari bahasa resmi adalah bahasa nasional dari anggota tetap Dewan Keamanan (Britania Raya, dan Amerika Serikat masing-masing menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa resmi secara de facto), Spanyol, dan Arab adalah bahasa dari dua blok terbesar bahasa resmi di luar dari anggota permanen (Spanyol merupakan bahasa resmi di 20 negara, sedangkan Arab di 26 negara. 

Lima dari bahasa resmi dipilih ketika PBB didirikan; Arab ditambahkan kemudian pada tahun 1973. Editorial PBB Manual menyatakan bahwa standar untuk dokumen-dokumen bahasa Inggris adalah menggunakan Bahasa Inggris dari Inggris (British-English) dalam Ejaan Oxford, 

Standar penulisan Bahasa Tionghoa menggunakan Hanzi sederhana, sebelumnya menggunakan Hanzi tradisional sampai pada tahun 1971 ketika representasi PBB untuk "Tiongkok" berubah dari Republik Tiongkok ke Republik Rakyat Tiongkok.